Quick Count di Pilpres 2019

 Para awak media, radio dan televisi khususnya sedang “galau” minggu ini. Pasalnya, mereka terlambat menyampaikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, Komisi II DPR telah memerintahkan KPU untuk melarang media TV dan radio menyiarkan hasil quick count (hitung cepat) Pilpres 17 April 2019, sampai KPU selesai dengan proses perhitungan yang akan diselesaikan pukul 14:00 WIB.

Sementara pihak media dalam dua pilpres terakhir (2009 dan 2014) sangat puas dengan hasil hitung cepat yang dimulai pada pukul 12:30 WIB segera setelah pilpres selesai dan penghitungan dimulai. Perbedaan waktu antara keputusan KPU dan KPI dengan cara hitung cepat seluruh media adalah satu jam tiga puluh menit, sangat berarti dalam memberikan layanan hitung cepat kepada para pemirsa.

Pihak media mengkhawatirkan kalau pada “injury time” satu jam tiga puluh menit yang dipaksakan oleh KPU tersebut mengakibatkan masalah besar. Pertama, bisa jadi media luar negeri seperti CNN, CNBC, BBC, NHK Jepang, bahkan RTM Malaysia dan Channel 7 Australia akan lebih cepat mengabarkan hasil Pilpres Indonesia ketimbang media cetak dan elektronik di dalam negeri.

Kedua, akan ada “chaos” komunikasi ketika pada kesempatan itu para pelaku medsos leluasa dan bergembira ria meng-update hasil pilpres sementara media cetak dan elektronik mainstream harus menunggu waktu satu jam tiga puluh menit lebih lama karena harus mematuhi ketentuan KPI dan KPU.

Atas inisiatif IJTI kemudian diselenggarakan seminar yang berjudul “Menggugat Pasal Hitung Cepat dalam UU Pemilu”, Kamis (27/3) kemarin. Segenap pihak yang terkait pada kehebohan ini hadir: Wakil Komisi I dan II DPR, Ketua KPU, Ketua KPI, dan Ketua Bawaslu. Semua sepakat bahwa mereka akan menunggu keputusan MK.

Dua minggu lalu sepuluh anggota ATVSI dan dua asosiasi lembaga survei hitung cepat melakukan judicial review. Anehnya, dua kali kejadian serupa, pertama pada Pilpres 2009, kedua pada Pilpres 2014 yang lalu pihak ATVSI harus melakukan langkah judicial review dan berhasil.

Sekarang hari-hari ini awak media berlomba dengan waktu. Judicial reviewsudah disampaikan dan pihak MK sudah menetapkan 2 April 2019 akan dipaparkan penjelasan pertama MK mengenai sikap yang akan diambil dalam masalah hitung cepat. Masih ada satu sesi lagi sebelum akhirnya MK memberikan keputusan mengenai hitung cepat ini, diizinkan atau ditolak, mengingat Pilpres tinggal 21 hari lagi, media mainstream berada dalam situasi di ujung tanduk.

Mudah-mudahan MK pada akhirnya bisa memutuskan sebelum Pilpres 17 April berlangsung. Mudah-mudahan MK akan mempertimbangkan untuk mengulangi izin hitung cepat sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2009 dan 2014 lalu.

sumber: Ishadi SK Komisaris Transmedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *